Tinjauan Hukum tentang Pengaturan dan Perlindungan Hak Konsumen dalam Transaksi Leasing Kendaraan Syariah

Abstract

Perkembangan lembaga pembiayaan syariah di Indonesia mendorong meningkatnya penggunaan leasing kendaraan berbasis syariah sebagai alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai persoalan hukum, seperti ketidakjelasan akad, wanprestasi pembayaran, penarikan kendaraan secara sepihak, serta lemahnya perlindungan terhadap hak konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum leasing kendaraan syariah serta perlindungan hak konsumen dalam praktik pembiayaan kendaraan berbasis syariah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa Al-Qur’an, Hadis, Fatwa DSN-MUI, KHES, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan peraturan OJK terkait pembiayaan syariah, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel terkait leasing syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa leasing kendaraan syariah diperbolehkan selama menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti murabahah, ijarah, dan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT), serta tidak mengandung unsur riba, gharar, dan penipuan. Perlindungan hak konsumen menjadi aspek penting dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi leasing syariah, terutama terkait transparansi akad, mekanisme pembiayaan, dan prosedur penarikan kendaraan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pengawasan, dan edukasi masyarakat guna meminimalisasi sengketa dan meningkatkan perlindungan konsumen dalam praktik leasing kendaraan syariah di Indonesia.

Kata Kunci: leasing syariah, perlindungan konsumen, pembiayaan kendaraan, akad syariah, hukum ekonomi syariah